 |
| Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio saat Sidak SPPG Kalijaga 05 Kota Cirebon |
Kota Cirebon - Ketua DPRD bersama jajaran Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga 05, Harjamukti, Rabu (21/10/2026).
Sidak ini diambil menyusul adanya kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa, guru, dan orang dewasa, usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (20/10/2026).
Dalam sidaknya, ditemukan bahwa di SPPG tersebut mengandalkan delapan kompor atau tungku untuk melayani 2.555 penerima manfaat. Terdiri dari 15 sekolah, 8 posyandu dan 23 kelompok belajar.
Dari pantauan di lapangan, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio meminta penjelasan kepada Ketua SPPG Kalijaga 05, Andi Dea, seluruh alur operasional, mulai dari kedatangan bahan baku hingga proses pengolahan makanan.
Dari penjelasan Ketua SPPG Kalijaga 05, Andi mengonfirmasi bahwa sebagian bahan makanan seperti telur puyuh memang sempat diproses setengah matang di luar sebelum akhirnya dihangatkan dan dimasak kembali hingga matang di dapur SPPG.
"Untuk telur puyuh, itu setengah matang di luar, lalu dimasak lagi di sini sampai benar-benar matang," kata Andi dalam keterangan nya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa para penerima manfaat MBG.
"Atas insiden ini, kami menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Kami berjanji akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh biaya penanganan dampak kesehatan hingga seluruh korban dinyatakan pulih," ucap Andi.
 |
| Ketua DPRD Kota Cirebon bersama Komisi III DPRD dan Ketua SPPG Kalijaga 05, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon |
Atas temuan itu, Ketua DPRD secara tegas meminta seluruh proses produksi makanan, baik telur maupun sayuran, wajib dilakukan di dalam dapur SPPG Kalijaga.
Hal itu demi menjaga kualitas dan higienitas. Jika produksi dilakukan di luar, pengelola, maka dipastikan akan kehilangan kontrol terhadap proses pemasakan dan distribusi makanan.
"Dapur ini pastikan tidak akan tahu kapan itu dimasak, kapan itu dikirim ke sini, sudah berapa hari mereka di luar sana sudah diolah. Ini yang akhirnya tidak terkontrol oleh dapur ini," tegas Andrie.
Kendati demikian, pihaknya menunggu hasil uji laboratorium resmi terkait penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami ratusan siswa dan guru.
Selain itu, Andrie juga meminta pihak pengelola untuk bersikap realistis terhadap kapasitas produksi harian. Mengingat sasaran program ini sebagian besar menyasar anak-anak di bawah umur,
"Jika kuota 2.555 porsi dinilai terlalu berat, Kami sarankan agar jumlahnya dikurangi menjadi 2.000 atau 1.500 porsi saja agar kualitas tetap terjaga. Setiap SPPG itu sudah mulai bisa menghitung atau mengukur dirilah ya, kuota kira-kira 2.500 itu sudah terlalu banyak, kita 2.000 aja," saran Andrie.
Sebagai tindak lanjut agar insiden dugaan keracunan MBG ini tidak terulang kembali, Komisi III DPRD mencatat empat poin penting bagi seluruh SPPG di Kota Cirebon.
Pertama, memastikan seluruh proses memasak wajib dilakukan di dalam dapur resmi dan melarang keras pengolahan di luar.
Kedua, menggunakan bahan baku yang steril, segar, dan berkualitas tinggi.
Ketiga, Menjaga kebersihan dan higienitas proses pengolahan.
Dan keempat, Berani bersikap jujur dan realistis terhadap kapasitas kuota pelayanan agar tidak mengorbankan standar operasional.
DPRD Kota Cirebon terus memantau perkembangan secara berkala.
Dan dengan kejadian tersebut, operasional dapur SPPG Kalijaga 05, Kota Cirebon, saat ini resmi dijatuhi sanksi berupa penutupan (suspend) oleh pihak berwenang hingga waktu yang belum ditentukan.
Adapun sampel makanan yang diduga menyebabkan ratusan korban mengalami gangguan kesehatan, telah diambil oleh Dinas Kesehatan dan dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Cirebon untuk menguji penyebab pasti keracunan. (Pri)
