Advertisement
 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono didampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Walikota Cirebon, Effendi Edo saat melaksanakan Groundbreaking pengembangan PPN Kejawanan |
Kota Cirebon - Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon, ditargetkan selesai pada 2028.
Proyek tersebut merupakan bagian dari IFP-IFM Phase-I yang mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya menyebut proyek IFP-IFM Phase-I memang diarahkan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan dengan standar internasional sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat sekitar.
Berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh PT Nindya Karya dan PT Sumber Teknik Konstruksi dengan masa pelaksanaan selama 730 hari kalender atau 24 bulan, mulai 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028.
Pembangunan mencakup berbagai infrastruktur di sisi laut maupun darat.
Pada bagian laut, pekerjaan meliputi pembangunan breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan, serta dermaga untuk melayani kapal berukuran besar dan kecil.
Sementara di kawasan darat, pengembangan akan dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, mulai dari kantor administrasi dan syahbandar, gedung Balai Besar Perikanan Penangkapan Ikan (BBPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kios UMKM, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Pengembangan PPN Kejawanan dilakukan setelah melalui kajian cukup panjang, termasuk melakukan bench-marking ke negara-negara maju, seperti Jepang, Australia dan sejumlah negara di Eropa.
KKP juga sudah menghitung dampak ekonomi dari perbaikan pelabuhan perikanan, termasuk penyerapan jumlah tenaga kerja.
Berdasarkan penghitungan, kolam labuh PPN Kejawanan nantinya dapat menampung Pengembangan PPN Kejawanan dan sekitar 500 kapal, meningkat signifikan dari yang sebelumnya hanya 241 kapal.
Sedangkan produktivitas pendaratan ikan diproyeksikan melonjak sampai 32.000 ton per tahun dari yang semula 5.600 ton.
Penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah mencapai 8.000 orang dari yang saat ini sekitar 2.900 pekerja. Sejalan dengan peningkatan produktivitas tersebut,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas perikanan di pelabuhan ikut naik dari yang semula Rp15 miliar per tahun menjadi Rp53 miliar.
“Kami selalu menghitung dampaknya seperti apa, pengembangan yang dilakukan akan mampu menciptakan lapangan kerja berapa banyak, pertumbuhan ekonomi berapa, inilah yang akan kami picu,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono usai pelaksanaan Groundbreaking Pengembangan PPN Kejawanan, Kamis (17/9/2026).
Alasan lain yang menurut Menteri Trenggono menjadi pendorong perlunya pengembangan pelabuhan perikanan menjadi lebih modern adalah kualitas perikanan maupun suasana lingkungan yang diciptakan.
Sekarang ini pelabuhan perikanan identik dengan kotor dan bau, sehingga perlu pembenahan menyeluruh untuk mengubah stigma tersebut.
Di PPN Kejawanan, nantinya akan dipisah antara zona bersih dan zona kotor. Di samping itu, aktivitas perikanan mulai dari tempat berlabuh kapal, pendaratan ikan, pengolahan, hingga pemasaran akan terintegrasi di satu kawasan, yang didukung oleh fasilitas layanan one stop service dan one stop solution bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Integrasi ini akan menjadikan PPN Kejawanan sebagai pusat bisnis hasil tangkapan ikan dan ekspor produk perikanan.
Pengembangan PPN Kejawanan bahkan berpotensi mendongkrak citra pariwisata Cirebon.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambut baik pembangunan PPN Kejawanan tersebut.
Dengan kehadiran pelabuhan perikanan yang lebih representatif akan menjadi bagian penting dalam penguatan infrastruktur kelautan di Kota Cirebon sekaligus membuka ruang pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata.
Menurutnya, karakter Cirebon sebagai kota budaya dengan berbagai potensi wisata akan menjadi kekuatan yang dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kawasan pelabuhan.
"Bagi masyarakat Jawa Barat, pembangunan PPN Kejawanan tentu menjadi kabar yang membahagiakan. Cirebon memiliki kekayaan budaya dan potensi pariwisata yang kuat. Dengan adanya pelabuhan yang representatif, kita berharap pengembangannya dapat terhubung dengan berbagai potensi yang sudah dimiliki daerah," kata Kang Dedi Mulyadi (KDM) panggilan Gubernur Jabar yang ikut menyaksikan pelaksanaan Groundbreaking Pengembangan PPN Kejawanan.
KDM menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memberikan dukungan terhadap infrastruktur pendukung yang dibutuhkan agar pengembangan PPN Kejawanan dapat berjalan optimal.
Salah satunya melalui peningkatan konektivitas menuju kawasan pelabuhan.
"Pemprov Jawa Barat pada prinsipnya mendukung pembangunan ini. Kami juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur tambahan, termasuk konektivitas dari akses jalan hingga menuju kawasan Pelabuhan Kejawanan. Kami siap melakukan pembangunan infrastruktur tambahan di sepanjang jalan dari gerbang tol sampai Pelabuhan Kejawanan,” ungkap KDM.
Dengan pengembangan tersebut, PPN Kejawanan dipersiapkan menjadi pusat kegiatan bisnis hasil tangkapan dan produk perikanan, termasuk mendukung kebutuhan ekspor.
Pelabuhan juga akan memberikan layanan yang lebih terintegrasi bagi nelayan dan pelaku usaha. (Pri)
