Advertisement
 |
| Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono bersama wakilnya menggelar agenda jumpa pers di Gedung BGN |
Jakarta - Sudaryono selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menjabat kurang dari sepekan, menyampaikan tengah fokus pada tiga persoalan utama di lembaganya.
Dalam agenda jumpa pers di Gedung BGN, Senin (27/7/2026), Sudaryono merinci tiga fokus utama tersebut.
Ketiganya adalah penanganan dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta transparansi dan pelibatan publik.
"Persoalan utama yang kami hadapi di BGN ini, bukan berarti mengesampingkan persoalan yang lain, tapi kami fokus pada persoalan yang utama," kata Sudaryono saat Jumpa Pers, dikutip Senin (27/7/2026).
Pertama, adanya perilaku dugaan korupsi dari pimpinan BGN sebelumnya yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
"Pada intinya terkait tindak pidana korupsi ini, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan Agung. Dan kami siap bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya apapun informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan," ujar Sudaryono.
Kemudian persoalan kedua, bagaimana BGN memastikan tata kelola yang baik terkait kecukupan Gizi yang ada pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono menyebut secara keseluruhan, ada 27.469 dapur. Dari setiap dapur yang aktif, ada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
"Status Kepala SPPG, ia adalah PPPK. Sehingga, status Kepala Dapur itu adalah abdi negara. Saya ulangi, status Kepala Dapur di setiap dapur, adalah abdi negara," jelasnya.
Sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu, siap bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik,"
Dan yang ketiga, adalah dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi berbagai pihak, melibatkan lembaga lain, melibatkan Kementerian lain, keterlibatan Pemda, keterlibatan dinas dan publik, diminta untuk memberikan masukan terkait tata kelola dapur yang ada.
"Keterlibatan Pemda, keterlibatan dinas, keterlibatan publik, dalam mengawasi apakah itu masalah penyaluran, dapurnya, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha memperbaiki seketika," ungkapnya.
Diungkapkan pula oleh Sudaryono, dalam kaitannya upaya "bersih-bersih" internal menyusul kasus dugaan korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung, per Senin (27/7/2026), BGN telah memberhentikan 261 pegawai Non ASN.
"Per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai Non ASN. Yang terdiri dari 224 pegawai Non ASN dan 37 Tenaga Ahli. Pegawai Non ASN ini diberhentikan karena tidak disiplin dan adanya kelalaian," tegasnya.
Selanjutnya, ada temuan 9 orang ASN dan PPPK melakukan pelanggaran disiplin berat.
“Itu adalah ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi minta-minta duit. Besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan,” paparnya. dihadapan wartawan.
Tidak hanya itu, Sudaryono juga telah mensuspen 833 dapur. yang terdiri dari 98 dapur di wilayah 1, Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, 424 dapur di wilayah luar Jawa.
"Dapur yang suspend secara permanen ini, itu bukan kaya yang lalu. Dulu kan di suspend, tutup di bayar. Kalau ini gak, suspend, tutup tidak dibayar," ucap Sudaryono.
Sudaryono pun tegas membantah suspensi yang menyasar wilayah 3T dilakukan secara sengaja serta menepis dugaan upaya merombak sistem dapur menjadi kantin sekolah.
"Bukan berarti kalau di luar Jawa itu sama dengan 3T. Intinya, dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap standar yang kami tentukan dan itu kemudian kami hentikan karena taruhannya nyawa," katanya.
Penyebab suspensi atau penutupan ini adalah kegagalan dalam memenuhi standar higienitas, sanitasi, dan pengolahan limbah (IPAL), meski sebelumnya telah diberi tenggat perbaikan.
Soal dampak ke penerima manfaat atas penutupan permanen SPPG, Sudaryono menjamin sekolah terdampak tetap mendapat layanan MBG melalui pembagian porsi dari dapur sekitar.
"Tolong dicatat. Saya pastikan, kami memastikan, kalau ada dapur yang disuspen itu jangan sampai (sekolah) kemudian tidak menerima manfaat," tutupnya.
