Kota Cirebon - Komisi III DPRD Kota Cirebon mengundang para dokter spesialis Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati guna membahas persoalan internal di RSD Gunung Jati, pada Rabu (14/10/2026) di ruang Rapat Serbaguna 3 DPRD Kota Cirebon.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) Komisi III untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai kondisi RSD Gunung Jati.
Sejumlah persoalan dan kendala disampaikan dokter dalam pertemuan tersebut. Berkaitan dengan tata kelola, pemeliharaan dan sterilisasi alat medis serta ketersediaan obat, yang tentu saja berpengaruh terhadap pelayanan pasien.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon segera mengambil langkah konkret untuk membenahi persoalan yang ada di RSD Gunung Jati.
Persoalan tersebut harus segera ditangani agar masyarakat tidak dirugikan kendala internal rumah sakit.
Yusuf meminta Wali Kota sebagai kepala daerah sekaligus pihak yang memiliki kewenangan terhadap rumah sakit untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi tersebut.
“Harus bertindak sangat cepat, karena kondisinya kan, ini bukan bicara tentang kekuasaan dan sebagainya, ini pelayanan. Kita melihat, jangan sampai kemudian masyarakat terkendala pelayanan kesehatannya gara-gara permasalahan yang ada di Rumah Sakit Gunung Jati,” tegasnya.
Menurutnya, tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pasien harus mendapat dukungan dari sistem pengelolaan rumah sakit yang berjalan dengan baik.
“Padahal ini kan kerja tim, sistem yang harus bekerja. Ketika kemudian pelaksana sistem yang terutama berhadapan langsung dengan pasien tidak antusias atau bahkan mengeluh, ini akan jadi bom waktu,” ujar Yusuf.
Selain itu, ketersediaan obat juga menjadi perhatian karena sejumlah obat yang seharusnya tersedia di rumah sakit dilaporkan tidak selalu ada.
“Ketersediaan obat juga belum stabil. Padahal, obat-obatan yang wajib tersedia seharusnya tidak boleh sampai kosong. Apalagi ini rumah sakit rujukan daerah, masa pasien harus kembali lagi ke puskesmas,” lanjut Yusuf.
Dalam sistem pelayanan pasien rujukan balik, beberapa jenis obat yang seharusnya tersedia di rumah sakit, dilaporkan tidak tersedia sehingga pemenuhannya diharapkan masih dapat dilakukan melalui Puskesmas.
Kondisi ini menjadi tantangan dalam memastikan pasien memperoleh obat yang dibutuhkan untuk melanjutkan pengobatan sesuai prosedur pelayanan kesehatan.
Bahkan, kata Yusuf, seorang dokter spesialis mengaku tidak melakukan operasi selama sekitar satu bulan karena pemeliharaan dan sterilisasi alat medis.
Ia menyebut, bahwa Komisi III telah menyampaikan kondisi RSD Gunung Jati kepada pimpinan DPRD dan meminta Badan Musyawarah (Bamus) menjadwalkan pertemuan dengan Wali Kota serta para pemangku kepentingan terkait.
Komisi III juga menginginkan dokter spesialis turut dilibatkan agar persoalan rumah sakit dapat dibahas secara langsung, tidak hanya melalui jajaran manajemen.
“Kalau kemudian Pak Wali mengulur-ulur lagi waktu pertemuan itu, maka ya mungkin kami akan memberikan rekomendasi,” ujar Yusuf.
Sementara itu, dokter spesialis Urologi RSD Gunung Jati, dr Tommy Yuwono Santoso SpU menilai, pembenahan perlu segera dilakukan, terutama untuk memastikan keselamatan pasien dan memberikan arah pengembangan rumah sakit yang jelas.
Ia menyebut para dokter membutuhkan manajemen yang kompeten serta dukungan agar pelayanan dan fasilitas rumah sakit dapat berkembang.
“Kita butuh perbaikan yang segera, kemudian kita butuh segala sesuatunya itu menjadi lebih baik lagi, terorganisir, dan kemudian juga memberikan harapan yang baik untuk semuanya,” ujar Tommy usai pertemuan.
Persoalan keuangan rumah sakit, menurut Tommy, tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan pasien.
“Masalah keuangan itu memang masalah hal yang lain, tapi masalah keselamatan pasien mungkin jadi concern kita yang paling utama,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa para dokter spesialis belum pernah melakukan audiensi langsung dengan Wali Kota tanpa melalui pihak manajemen rumah sakit, meskipun persoalan tersebut telah beberapa kali disampaikan melalui Dewan Pengawas.
Pembenahan tata kelola RSD Gunung Jati sudah sangat mendesak. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih terorganisasi sekaligus memberikan harapan baru bagi peningkatan kualitas pelayanan.
“Urgensinya memang sudah semuanya ya. Jadi dari tata kelola semuanya sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Kita butuh perbaikan yang segera, kemudian kita butuh segala sesuatunya itu menjadi lebih baik lagi, terorganisir, dan kemudian juga memberikan harapan yang baik untuk semuanya,” ujar Tommy.
Ia juga menyoroti respons Pemerintah Kota Cirebon yang dinilainya belum menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti berbagai persoalan di rumah sakit tersebut.
Padahal, menurut Tommy, para dokter bersama Dewan Pengawas telah berulang kali melakukan diskusi dan menyampaikan masukan untuk mendorong perbaikan manajemen rumah sakit.
Meski menyampaikan sejumlah keluhan, Tommy menegaskan bahwa para tenaga medis tetap mengedepankan mekanisme yang sesuai prosedur dalam menyampaikan aspirasi.
Ia menyebut kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut merupakan undangan dari Komisi III DPRD Kota Cirebon. (Pri)
