Advertisement
 |
| BPBD Kabupaten Cirebon mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air |
Kabupaten Cirebon - Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya, dimana ribuan warga Kabupaten Cirebon yang tersebar di sejumlah Kecamatan, kini mulai mengalami kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon mengambil langkah cepat dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan sejak 1 Juli 2026.
Dalam keterangan tertulisnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Samsul Huda menyebut, sebanyak delapan desa yang tersebar di 5 kecamatan kini mengalami kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih.
"Berdasarkan pemetaan data, kejadian kekeringan selama tiga tahun terakhir, dirasakan sekitar 563.000 jiwa yang tersebar di lima kecamatan yang memiliki potensi tinggi mengalami krisis air bersih. Yakni Kecamatan Klangenan, Gegesik, Sedong, Mundu, dan Gempol," kata Samsul Huda, Rabu (12/8/2026).
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, karena apabila kemarau berlangsung lebih panjang, jumlah desa dan masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih berpotensi terus bertambah.
Untuk itu, BPBD bergerak cepat dengan mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air
“Untuk laporan yang sudah masuk saat ini berasal dari tiga wilayah, yakni Kecamatan Gegesik, Klangenan, dan Sedong,” terangnya.
Hingga 13 Agustus 2026, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke empat lokasi, yakni Desa Sibubut, Kecamatan Gegesik; Desa Slangit, Kecamatan Klangenan; Desa Sampiran, Kecamatan Talun; serta Desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong.
Total bantuan yang telah didistribusikan mencapai 24.000 liter air bersih. Air tersebut diangkut menggunakan armada tangki dengan kapasitas sekitar 4.000 liter setiap perjalanan.
"Distribusi air bersih tersebut menjadi penanganan awal untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan sumber air akibat musim kemarau," jelasnya.
Penanganan keterbatasan sumber air yang dirasakan warga akibat musim kemarau, tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mulai menyiapkan langkah penanganan jangka panjang.
Seperti pembangunan infrastruktur 10 titik sumur bor baru di wilayah krisis air, agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap musim kemarau
"Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kedeputian Kedaruratan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengusulkan pembangunan 10 titik sumur bor baru. Pembangunan sumur bor menjadi salah satu solusi yang dinilai lebih berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air bersih menggunakan armada tangki," tutur Samsul.
Menurutnya, pemasangan sumur bor tersebut telah diterapkan di sejumlah wilayah, termasuk Greged dan Gempol. Dan dinilai mampu membantu masyarakat menghadapi persoalan keterbatasan air saat musim kemarau.
“Sumur bor ini menjadi salah satu upaya jangka panjang agar ketika terjadi kekeringan, masyarakat tidak terus bergantung pada distribusi air bersih,” ujarnya.
Selain pembangunan sumur bor, Pemkab Cirebon juga menyiapkan penambahan armada tangki air untuk memperkuat kemampuan distribusi apabila permintaan bantuan meningkat.
Langkah lain yang dipersiapkan adalah melakukan normalisasi embung di sejumlah wilayah. Embung akan dioptimalkan sebagai tempat penampungan cadangan air, sekaligus bagian dari strategi pemerintah menghadapi perubahan kondisi musim.
Normalisasi embung diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tampungan air, sehingga cadangan yang tersedia bisa dimanfaatkan masyarakat ketika memasuki periode kemarau berikutnya.
Terakhir, BPBD mengingatkan masyarakat di wilayah rawan kekeringan agar menggunakan air secara bijak dan segera melaporkan kepada pemerintah desa maupun BPBD apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Dan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah berpotensi terdampak. (*)
